Anggaran Rumah Tangga IPASPI

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA

BAB I

L A M B A N G

                                                                       PASAL 1                        

 

1)      Lambang Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia “IPASPI” adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

2)      Lambang “IPASPI” dalam ayat 1 dipergunakan untuk symbol jabatan sebagai anggota IPASPI

3)      Bentuk Oval, warna kuning emas. Pita dengan tulisan “IPASPI/DHARMAYUKTI” berwarna kuning emas..

Untuk Panitera/Sekretaris, pita dengan tulisan “PENGAYOMAN” berwarna kuning emas, untuk anggota lainnya berwarna putih.

 

BAB II

K E A N G G O T A A N

PASAL 2

 

(1)   Anggota sebagaimana dalam Anggaran Dasar terdiri dari Anggota Biasa :

§  Panitera/Sekretaris,

§  Wakil Panitera,

§  Panitera Muda Pidana,

§  Panitera Muda Perdata,

§  Panitera Muda Hukum,

§  Panitera Muda Perkara di PTUN,

§  Panitera Muda Hukum di PTUN,

§  Panitera Pengganti yang diangkat Menteri Kehakiman R.I. atau Menteri Agama R.I.,

§  Jurusita yang diangkat Menteri Kehakiman R.I. atau Menteri Agama R.I.,

§  Jurusita Pengganti,

§  Wakil Sekretaris,

§  Para Kasub pada Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

 

(2)   Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pasal 4

(3)   Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak suara.

 

PASAL 3

1)      Setiap Anggota Biasa berhak:

Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.

Mengeluarkan pendapat, usul dan saran

Mengusulkan dan diusulkan, serta memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus.

Mendapat uang duka bagi anggota yang meninggal dunia (termasuk istri/suami dan anak) dari pengurus dan cabang untuk menentukannya.

Mendapat santunan bagi anggota yang berhenti karena pension dari pengurus daerah yang jumlahnya diserahkan kepada pengurus.

2)      Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan dapat mengeluarkan pendapat, saran lisan maupun tertulis

3)      Yang dapat menjadi Pimpinan Pengurus IPASPI baik Pusat maupun Daerah hanyalah Anggota Biasa.

Perubahan :

1)      Setiap Anggota Biasa berhak :

§  Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.

§  Mengeluarkan pendapat, usul dan saran.

§  Mengusulkan dan diusulkan, serta memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus Daerah/Cabang.

§  Mendapat uang duka bagi anggota yang meninggal dunia (termasuk suami/istri dan anak) dari pengurus daerah/cabang yang jumlahnya ditentukan oleh pengurus daerah/cabang

2)      Setiap Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan dapat mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis.

PASAL 4

(1)   Setiap anggota berkewajiban :

a.      Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional.

b.      Membantu Pengurus melaksanakan tugas organisasi,

c.       Memperjuangkan kepentingan organisasi,

d.      Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi,

e.      Membayar iuran.

(2)   Anggota Biasa berhenti karena :

a.      Meninggal Dunia,

b.      Memasuki masa Purna Bakti,

c.       Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan,

d.      Alih profesi.

(3)   Anggota Luar Biasa/Kehormatan berhenti karena :

a.      Meninggal Dunia,

b.      Atas permintaan sendiri,

c.       Tidak  memenuhi persyaratan lagi.

 

BAB III

PELINDUNG DAN PEMBINA SERTA PENASEHAT

 

PASAL 6

 

(1)   Pelindung di Tingkat Pusat adalah Ketua Mahkamah Agung R.I

(2)   Pembina Tingkat Pusat terdiri dari :

-          Panitera Mahkamah Agung,

-          Sekretaris Mahkamah Agung,

-          Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

-          Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama,

-          Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.

(3)   Penasehat pengurus pusat terdiri dari :

-          Sesepuh/Mantan Pansek/Mantan Pengurus IPASPI

 

PASAL 7

(1)   Di tingkat Pusat memiliki : Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

(2)   Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional Dihadiri oleh :

a.      Pengurus Pusat;

b.      Utusan Daerah;

-          Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

a.      Pengurus Pusat;

b.      Pengurus Daerah;

c.       Pengurus Cabang;

-          Musyawarah Cabang dihadiri oleh :

a.      Pengurus Daerah;

b.      Pengurus Cabang dan;

c.       Semua Anggota.

 

BAB V

KEUANGAN

PASAL 9

 

(1)   Dana diperoleh dari :

a.      Uang pangkal sebesar Rp. 15.000,00

b.      Iuran Anggota sebesar Rp. 15.000,00 dengan pembagian sebagai berikut :

-                 Untuk Pusat sebesar Rp. 7.500,00

-                 Untuk Daerah sebesar sebesar Rp. 5.000,00

-                 Untuk Cabang sebesar Rp. 2.500,00

c.       Sumbangan;

d.      Usaha.

(2)   Anggaran :

-          Rutin;

-          Operasional;

-          Insidentil;

 

BAB VI

PERATURAN PERALIHAN

PASAL 10

 

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

 

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 11

 

a.      Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional

b.      Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Musyawarah Nasional dan disetujui oleh minimal 50% + 1 jumlah peserta utusan yang hadir.

 

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 12

 

Pengurus IPASPI pada setiap tingkatan berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggotan IPASPI

PASAL 13

a.      Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan IPASPI, Pedoman Administrasi Kesekretarian dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus IPASPI.

b.      Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda IPASPI.

 

Rapat Komisi B menyetujui Gambar/Lambang IPASPI yaitu :

1.      Gambar/lambing pohon beringin diganti dengan gambar/lambing Cakra yang berputar sebagaimana pada logo Mahkamah Agung

2.      Perubahan tentang tulisan ‘Pengayoman’ pada pita;

Pembahasan tentang lambing menimbulkan dua pendapat didalam rapat komisi B.

 

Latar Belakang Pemikiran

Karena lambang IPASPI juga dipergunakan sebagai simbol tanda anggota IPASPI (lambang jabatan).-lihat draft pasal 24 ayat 2 ART.

 

Pemikiran Pertama;

Lambant IPASPI sebagaimana tergambar dalam susulan draft ini, yaitu pita bertuliskan “PENGAYOMAN” diganti dengan tulisan “IPASPI” sebagai kata simbol dari organisasi.

 

Pemikiran Kedua :

Bahwa dalam sebuah lambang jabatan tidak dikenal kata-kata yang merupakan singkatan, berbeda dengan lambang organisasi, sehingga pita yang diusulkan bertuliskan “IPASPI” diganti dengan kata-kata yang bermakna filosofi, sehingga diusulkan dengan kata-kata “DHARMAYUKTI” sebagaimana dalam lambang Mahkamah Agung.

 

Kedua pendapat tersebut tidak dapat dimusyawarahkan sehingga terjadi voting dengan hasil 23 suara tetap memilih kata “IPASPI” sedangkan kata “DHARMAYUKTI” dengan hasil 12 suara dan abstain 1 suara, dengan permintaan bahwa hal ini agar diserahkan kepada keputusan siding pleno.

Dan pendapat tersebut bahwa kata-kata pada lambang IPASPI tersebut agar diputuskan dalam siding pleno disetujui dengan mufakat oleh peserta komisi B.

 

LAMPIRAN

(1)   Lambang Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia “IPASPI” adalah seperti yang terdapat dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga ini.

(2)   Lambang ‘IPASPI’ dalam ayat 1 dipergunakan untuk simbol jabatan anggota IPASPI.

(3)   Bentuk oval, warna kuning emas.

Untuk Panitera/Sekretaris, pita dengan tulisan “PENGAYOMAN” berwarna kuning emas, untuk anggota lainnya berwaran putih.

(4)   Simbol dipakai sebagai tanda jabatan.

(5)   Penjelas mengenai lambang IPASPI :

 

Arti dari logo di atas:

1.      Bintang (Kartika): Lambang KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM FALSAFAH PANCASILA, MAKNANYA SETIAP ANGGOTA IPASPI HARUS BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

2.      Bunga Sari : Melambangkan budi pekerti luhur dan perilaku tidak tercela yang mengharumi kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar kedinasan;

3.      Lukisan BOLA API : Merupakan bagian logo dari Mahkamah Agung dan Pengadilan berada di bawah satu atap sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari petunjuk Mahkamah Agung. Maka dengan demikian bola api pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang sudah dilepas dari busurnya yang mengandung makna untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakan kebenaran;

4.      Bulu (sepasang) : Melambangkan tugas dan kemampuan mengenai administrasi (perkara, umum dan pembangunan) dilingkungan Peradilan, menyangga beringin Pengayoman, Bulu adalah ciri zaman dahulu sebagai alat tulis menulis.;

5.      Air (TIRTA) : Bersifat membersihkan diri dari kotoran, empat riak/gelombang bermakna mengingatkan agar melaksanakan catur tertib;

I P A S P I : Merupakan Ikatan Panitera/Sekretaris dari 4 Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer.