Anggaran Dasar IPASPI

 

ANGGARAN DASAR

 

IKATAN PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA

 

 

 

PEMBUKAAN

 

Bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur, diperlukan pemerintah yang stabil dan berwibawa, Pegawai Republik Indonesia yang bersatu padu, berwibawa dan mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

 

Bahwa Panitera/Sekretaris Pengadilan selaku Pegawai Republik Indonesia turut berperan dalam mewujudkan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945, dan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.

 

Bahwa atas dasar pemikiran tersebut diatas diperlukan adanya suatu wadah untuk menghimpun segenap Panitera/Sekretaris dalam lingkungan peradilan di Indonesia sebagai satu satunya wadah diluar kedinasan bagi Panitera/Sekretaris.

 

 

 

BAB I

 

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

PASAL 1

 

 

 

( 1 )      Ikatan ini bernama IKATAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA disingkat “IPASPI” dan berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

 

( 2 )      IPASPI Organisasi Profesi yang didirikan pada tangal 28 Oktober 1994 untuk waktu yang tidak ditentukan.

 

 

 

BAB II

 

AZAS DAN TUJUAN

 

PASAL 2

 

 

 

( 1 )      IPAPSI berdasarkan PANCASILA

 

( 2 )      IPAPSI, bertujuan :

 

a.      Memelihara, membina kesatuan dan persatuan para anggotanya dengan memupuk solidaritas, berjiwa korps bersifat memiliki dan bertanggung jawab.

 

b.      Meningkatkan kedudukan dan kewenangan selaku Panitera/Sekretaris baik sebagai pelaksanaan jalannya peradilan maupun sbeagai pelaksanaan administrasi pengadilan.

 

c.       Menjunjung tinggi dan martabat Panitera/Sekretaris dalam memebrikan dharma baktinya kepada Negara, Bangsa dan Masyarakat.

 

Sebagai wahana untuk menjebatani antara dinas dan anggota

 

 

 

PASAL 3

 

 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut IPASPI wajib :

 

( 1 )      Menggalang solidaritas secara terus-menerus terhadap setiap anggotanya.

 

( 2 )      Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, ceramah, seminar, penerbitan melalui media cetak atau elektronik.

 

( 3 )      Loyal terhadap pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

 

 

BAB III

 

K E A N G G O T A A N

 

PASAL 4

 

 

 

( 1 )      Keanggotaan IPASPI terdiri dari Anggota Biasa, Anggota luar Biasa dan Anggota Kehormatan,

 

( 2 )      Yang menjadi anggota biasa adalah Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan wakil Sekretaris, serta para Kasub/Kaur pada Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

 

( 3 )      Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa adalah mereka sebagai tersebut dalam ayat 1 yang berhenti dengan hormat dari jabatannya atau mereka yang berjasa pada IPASPI.

 

 

 

 

 

BAB IV

 

POKOK-POKOK ORGANISASI

 

PASAL 5

 

 

 

( 1 )      Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.

 

( 2 )      Apabila tidak tercapai kata mufakat, keputusan adalah sah bilamana dilaksanakan melalui pemungutan suara.

 

 

 

BAB V

 

ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

 

PASAL 6

 

 

 

Terdiri dari :

 

1)      Musyawarah Nasional

 

2)      Pengurus Pusat

 

3)      Pengurus Daerah

 

4)      Pengurus Cabang

 

PASAL 7

 

1)      Pemegang Kekuasaan Tertinggi IPASPI berada pada Musyawarah Nasional.

 

2)      Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.

 

3)      Dalam hal-hal mendesak, Musyawarah Nasional dapat ditunda atau dipercepat menurut putusan Pengurus Pusat atau permintaan Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dengan jumlah sepertiga berikut alasannya

 

PASAL 8

 

·         Musyawarah Nasional adalah sah jika dihadiri oleh utusan-utusan Panitera/Sekretaris tingkat banding dan Panitera/Sekretaris Pengadilan tingkat pertama pada Ibu Kota Negara, yang mewakili lebih dari setengah (1/2) jumlah panitera

 

·         Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional

 

 

 

PASAL 9

 

1)      Pengurus Pusat terdiri dari :

 

a.      Pengurus Harian

 

b.      Pengurus Paripurna

 

 

 

2)      Pengurus Harian terdiri dari :

 

a.      Ketua Umum

 

b.      Ketua I, II dan III

 

c.       Sekretaris Umum

 

d.      Sekretaris I dan II

 

e.      Bendahara I dan II

 

 

 

3)      Pengurus Paripurna terdiri dari :

 

a.      Pengurus Harian

 

b.      Ketua-Ketua Seksi

 

c.       Ketua-Ketua Bidang

 

 

 

4)      Syarat-syarat Ketua

 

a.      Ketua Umum IPASPI : Panitera Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Atau pernah menjabat Panitera Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat eselon I atau II/setingkat.

 

b.      Ketua I, II dan III IPASPI : Panitera Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Mahkamah Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

 

 

5)      Syarat-syarat Sekretaris

 

a.      Sekretaris Umum IPASPI : Panitera Pengadilan tingkat banding atau Panitera tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

b.      Sekretaris I dan II : Panitera tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

PASAL 10

 

Semua surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua I s.d IV dan Sekretaris Umum atau Sekretaris I atau II.

 

PASAL 11

 

1)      Pengurus Cabang IPASPI berada di tiap Pengadilan

 

2)      Pengurus Cabang IPASPI berada di Ibukota provinsi dan mempunyai hak suara dalam Munas

 

PASAL 12

 

1)      Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang

 

2)      Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah

 

PASAL 13

 

1)      Pengurus cabang dipilih dalam Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

 

2)      Pengurus Daerah dipilih dalam Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

 

3)      Pengurus Pusat dipilih dalam Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun

 

PASAL 14

 

1)      Pengurus daerah maupun pengurus cabang terdiri dari :

 

a.      Ketua

 

b.      Wakil Ketua

 

c.       Sekretaris

 

d.      Wakil Sekretaris

 

e.      Bendahara

 

 

 

2)      Syarat-syarat Ketua :

 

a.      Ketua IPASPI Daerah : Panitera Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Daerah Provinsi yang berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

 

b.      Ketua IPASPI Cabang : Panitera Pengadilan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

PASAL 15

 

1)      Musyawarah Cabang dan Daerah dilaksanakan menurut kepentingannya.

 

2)      Musyawarah Cabang dan Daerah adalah sah  bila dihadiri dari setengah anggota Cabang dan Daerah

 

3)      Musyawarah Cabang dan Daerah mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai hal mufakat, keputusan adalah sah bilamana dilakukan pemungutan suara terbanyak.

 

BAB IV

 

KEKAYAAN

 

PASAL 16

 


Kekayaan IPASPI terdiri dari :

 

1.      Uang Pangkal,

 

2.      Uang Iuran,

 

3.      Sumbangan

 

4.      Usaha

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

 

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

PASAL 17

 

 

 

Anggaran dasar ini hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Nasional jika mendapat persetujuan 2/3 suara quorum.

 

 

 

BAB VIII

 

PEMBUBARAN

 

PASAL 18

 

 

 

Pembubaran IPASPI hanya dapat dilakukan dalam suatu keputusan Musyawarah Nasional yang diadakan khusus atas usul Pengurus Pusat dan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Cabang dan Daerah dalam Munas.

 

 

 

BAB IX

 

KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

 

PASAL 19

 

 

 

1)      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

 

2)      Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau terdapat perbedaan penafsiran, maka masalah ini diputus oleh Pengurus Pusat dengan mempertanggung jawabkan pada Munas berikutnya.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat bertindak untuk mewakili IPASPI didalam dan diluar Pengadilan.